MADURANEWS.CO, Sampang– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menerima audiensi dari beberapa Tenaga Kesehatan (Nakes) yang tidak lulus dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun ini, Senin (22/09/2025).
Perwakilan Nakes dari Puskesmas Batulenger, Muafi mengatakan, kalau kedatangan rombongan nakes ke DPRD itu untuk mengadukan nasibnya yang tidak diterima dalam perekrutan PPPK paruh waktu. Dia menuding Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) setempat tidak mengajukan nama mereka ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI). Ia meyakini kalau persyaratan nakes yang tidak lulus itu sudah lengkap, sudah ikut seleksi PPPK, serta sudah mengumpulkan data berupa file dan fisik.
“Kita bukannya tidak lulus di PPPK, tapi kita tidak diusulkan Oleh dinas terkait ke BKN,” katanya.
Wakil Ketua I DPRD Sampang, Moh Iqbal Fhatoni menyampaikan, kalau kedatangan Nakes itu untuk beraudiensi, mengadukan, dan menanyakan nasib mereka yang tidak lulus PPPK paruh waktu. Baik itu yang dari perawat Puskesmas maupun dari bidan. Selain nasib mereka yang tidak lulus PPPK paruh waktu, mereka juga menanyakan nasib mereka sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Mereka datang ke DPRD untuk curhat, dan menanyakan nasib teman-teman untuk yang paruh waktu,” ujarnya.
Dia menuturkan, kalau dari audiensi tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Karena Kadinkes yang memiliki wewenang penuh untuk menjawab dari berbagai permasalahan yang dibawa Nakes tidak bisa nimbrung di audiensi tersebut karena sedang ada kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Hasil dari audiensi ini nihil. Karena yang pertama Kadinkes tidak hadir yang mempunyai kebijakan untuk menjawab keresahan dari teman-teman Nakes,” tuturnya.
Dia juga menerangkan bahwa ada pejabat dari Dinkes-KB Sampang yang menurut dia sudah tahu kalau nakes itu tidak lulus tapi masih menyuruh Nakes tersebut untuk melengkapi berkasnya. Selain itu, setelah dirinya meminta data, dan menghadirkan Kapus-kapus, dan mengkonfrontir dengan beberapa Kapus, ternyata nama-nama nakes yang tidak lulus itu diusulkan oleh Puskesmas ke Dinkes-KB, tetapi tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang.
“Kami sangat marah tadi. Ada beberapa hal yang harusnya dia sudah selesai karena tau kalau nakes itu tidak lulus. Tetapi nakes itu masih disuruh melengkapi berkas. Ini kan namanya dzolim, karena sudah tahu tidak lulus, tetapi masih disuruh melengkapi berkas,” pungkasnya. (san)
