MADURANEWS.CO, Sampang– Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengaku kalau tidak bisa mensuport secara anggaran kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sampang untuk dapat meningkatkan prestasi dibidang olahraga di perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) maupun Nasional.
Kepala Disporabudpar Sampang, Marnilem mengatakan, kalau dirinya selalu mendukung, dan bahkan mengaku punya inisiatif untuk menambah anggaran untuk KONI agar semua kegiatan dapat dianggarkan. Namun, banyak kegiatan yang tidak bisa pihaknya laksanakan, karena tidak adanya anggaran. Mulai dari bidang olahraga, yang disitu ada yang namanya Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Sekolah Dasar (SD), dan Porseni Sekolah Menengah Pertama (SMP). Yang mana Porseni itu merupakan ajang untuk mencari bibit atau bakat siswa-siswa yang nantinya bisa dijadikan bibit untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA). Namun disitu menurut dia lagi-lagi pihaknya tidak ada anggaran.
“Seperti kemarin ada Popda Jawa Timur yang diselenggarakan di Bangkalan itu tidak ada anggarannya, sehingga hanya bisa bantu sekedarnya saja untuk Cabor-cabor yang ikut,” katanya, Jum’at (20/12/2024).
Ia mengungkapkan, kalau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak ada anggaran untuk mensuport atlet-atlet Sampang yang berjuang di Porprov Jatim. Karena cuma ada anggaran hibah ke KONI saja, yang disitu menurut marnilem untuk KONI-nya saja tidak cukup.
“Tapi Koni itu tidak membiayai Popda, dan Koni hanya membiayai Porprov. Karena Popda itu anggarannya ada disini, tapi untuk tahun ini tidak ada anggarannya,” ujarnya.
Menurut Marnilem, anggaran di instansinya itu idealnya Rp 12 Miliar untuk bisa mengcover semua kegiatan, meskipun itu belum sepenuhnya 100 persen. Dengan anggaran ideal itu bidang Pariwisata pihaknya bisa berbuat, bidang Kebudayaan bisa berbuat, dan dibidang Olahraga dapat membangun. Sementara anggaran yang tahun 2024 ini menurutnya pihaknya hanya punya anggaran Rp 6,1 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2025 mendatang hanya punya anggaran sekitar Rp 6,7 Miliar.
“Tapi anggaran tahun mendatang itu banyak anggaran yang bersumber dari dana hibah. Dan itu bukan di kita yang mengelola, tapi di organisasi kepemudaan atau mahasiswa,” ungkapnya.
Marnilem juga menuturkan, kalau dipihaknya tidak ada anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana yang disampaikan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena menurut dia anggaran DBHCHT itu adanya di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kita tidak bisa mensuport secara anggaran seperti yang diharapkan Banggar DPRD,” tukasnya. (san)
