MADURANEWS.CO, Sampang- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tidak membenarkan kalau untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Bahari, tidak hanya tanggung jawab Pihaknya saja.
Kepala Dinsos PPPA, Fadeli mengatakan untuk angka kemiskinan ekstrim itu tidak hanya ada di dinsos saja tanggung jawabnya. Namun juga ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan yang lain.
“Semua terkait. Ada Bappelitbangda, DPMD, Dinkes. Jadi indikator yang ekstrim itu ada di beberapa OPD, bukan di Dinsos saja,” katanya kepada maduranews, Senin(30/01/2023).
Pihak Dinsos PPPA menurutnya sampai saat ini masih lebih fokus pada masyarakat yang memang butuh pada kebutuhan pangan atau yang rentan miskin. Seperti Anak Yatim yang jumlahnya ribuan di kota bahari dan juga disabilitas yang masuk kriteria rentan miskin.
“Kita itu, sementara ini untuk yang rentan miskin, kayak disabilitas. Mereka-mereka kan rentan butuh permakanan, itu 1 bulan 1 kali se-kabupaten yang anak yatim,” tuturnya.
Selanjutnya, dia mengungkapkan Untuk masyarakat yang masuk miskin ekstrim belum tentu selamanya akan miskin, sehingga pihaknya lebih fokus pada pencegahan terhadap mereka yang rentan miskin.
“Kalau yang ekstrim itu krannya kan miskin. Sekarang miskin, belum tentu 1 bulan lagi akan miskin,” imbuhnya.
Kemudian Fadeli mengaku pihaknya sangat selektif untuk mengetahui dan menentukan masyarakat mana saja yang memang miskin. Masyarakat yang masuk kategori miskin dibawah instansinya itu harus mendapatkan surat keterangan dari Kepala Desa (Kades), atau Camat setempat bahwa dia memang miskin.
Yang selanjutnya tim yang ada di dinsos juga akan melakukan pengecekan kebenaran dari keterangan yang dibuat oleh salah satu instansi diatas, bahwa masyarakat tersebut benar-benar miskin atau tidak.
“Kita itu menampung masyarakat miskin. Kategori miskin itu masuk enggak di indikator itu dengan menyertakan keterangan Kades, camat dan temen-temen memonitoring itu,” pungkasnya. (raf)
