MADURANEWS.CO, Sampang- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) bergandengan tangan mengatasi kemelut yang menjadi persoalan di Pasar Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Adapun persoalan klasik yang terjadi di Pasar Tanjung adalah tumpah ruahnya para pedagang ikan yang berjualan di pinggir jalan raya nasional sehingga menyebabkan macet. Itu sebagai efek tidak langsung dari tidak ditempatinya kios Pasar Tanjung yang telah disediakan oleh pemerintah.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan, beberapa instansi yang punya wewenang untuk mengatasi kemacetan di Pasar Tanjung harus segera berkomunikasi untuk menangani permasalahan yang sekian tahun tidak pernah terselesaikan, yaitu kemacetan karena pedagang tidak menempati kios di dalam pasar.
“Untuk memaksimalkan arus lalu lintas lancar di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong. Itu pertama adalah harus melibatkan peran serta dari Diskopindag, Satpol PP, Dinas Perhubungan, tiga instansi ini dan pihak kecamatan. Empat instansi ini harus melakukan rapat koordinasi untuk bisa menyelesaikan kemacetan yang ada di Pasar Tanjung itu,” katanya.
Menurutnya, letak Pasar Tanjung itu memang kurang tepat. Di samping itu, pedagang yang ada di sana juga kurang kesadarannya untuk menempati pasar yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.
“(Pasar) Tanjung itu seharusnya tidak ditaruh di lokasi di sana karena mepet sekali dengan jalan, kurang luas, dan kedua, kesadaran dari masyarakat itu kurang untuk menempati lahan pasar yang disediakan. Jadi, itu perlu sosialisasi melalui apa? Melalui kecamatan dengan menghadirkan Diskopindag, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan instansi terkait apabila memang serius (ingin) menangani kemacetan di Tanjung,” tambahnya.
Disinggung soal upaya pelebaran Pasar Tanjung, Aulia sangat mendukung jika memang ada lahan yang cukup. Dia minta Diskopindag untuk segera melaksanakan pembebasan lahan dan melakukan pembangunan. Dia menilai, pasar yang sudah ada di Kabupaten Sampang itu kurang dirawat dan diperhatikan fasilitasnya. Padahal, menurutnya, pasar itu adalah salah satu sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).
“Lahannya ada enggak pertanyaannya, kan tidak ada, otomatis kan nguruk. Kalau misalnya lahannya ada, ya bagus segera realisasikan itu. Tidak usah berpikir terlalu jauh dah, sebab kenapa? Banyak pasar-pasar di Kabupaten Sampang yang fasilitasnya itu kurang. Contoh Pasar Srimangunan, fasilitasnya mana tidak mumpuni, terus yang kedua adalah pasar hewan. Pasar hewan itu banyak hancur, sedangkan kalau ditarik ke PAD mereka dituntut pasar-pasar itu Diskopindag ini penghasil-penghasil terbesar itu adalah pasar lho ya Diskopindag. Realitanya fasilitas tidak ada yang dibangun oleh pihak pemerintah daerah semua pasar yang ada di Kabupaten Sampang,” ungkapnya.
Mantan sekretaris Komisi I DPRD Sampang itu menyarankan, pemerintahan daerah untuk sungguh-sungguh mengelola pasar yang sudah ada. Sementara ini, dia menyayangkan penekanan pendapatan yang tinggi terhadap pasar padahal fasilitasnya masih kurang.
“Mulai dari pasar pulowijo ataupun pasar hewan tidak ada yang dibangun. Jadi, mari pasar yang besar yang sudah siap untuk menghasilkan PAD itu dikelola. Nanti pasar-pasar yang baru dibangun apa alasannya? Anggaran mereka itu mimpi, lagi-lagi pihak pemerintah daerah anggaran mereka ditekan dengan PAD tinggi sedangkan fasilitas tidak ada, ini kuncinya,” tukasnya. (raf/lum)
