Bisakah Pilkades Serentak Digelar 2026? Inilah Hasil Konsultasi DPRD Sampang dengan Kemendagri RI

MADURANEWS.CO, Sampang– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, akan segera membahas anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil konsultasi Legislatif Kabupaten berjuluk Kota Bahari itu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelaksanaan Pilkades tahun 2026 mendatang, Selasa (11/11/2025).

Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan mengungkapkan, kunjungan pihaknya ke Kemendagri kemarin adalah untuk menanyakan surat edaran Kemendagri terkait pelaksanaan Pilkades, dan berkonsultasi terkait tuntutan masa aksi pada akhir bulan Oktober 2025 kemarin, yang menuntut pelaksanaan Pilkades di tahun 2026 mendatang.

Kemendagri menurut orang yang akrab disapa Rudi itu memperkenankan Sampang menyelenggarakan Pilkades sebagaimana yang diharapkan. Namun disitu ada beberapa catatan yang diberikan Kemendagri. Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang harus sudah menetapkan anggaran pelaksanaan Pilkades. Kedua, adanya dukungan Forkopimda terkait jaminan kondusifitas wilayah. Ketiga, adanya penetapan terkait tahapan Pilkades. Keempat, terkait calon tunggal, yang disitu apabila ada calon tunggal maka harus tetap menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

“Kemarin kami menanyakan kepastian dari surat edaran Kemendagri. Kemudian aksi yang menuntut Pilkades di Sampang di gelar di tahun 2026,” katanya kepada maduranews, Rabu (12/11/2025).

Sebelum pembahasan masalah anggaran Pilkades tahun 2026, politisi Partai Nasdem itu menyampaikan, bahwa pihaknya akan memastikan kesiapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terlebih dahulu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dari pelaksanaan Pilkades. Setelah itu baru menurut dia pihaknya bisa membahas, dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaannya. Cuma dalam penganggarannya legislatif Sampang harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kami akan membahas anggaran Pilkades itu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026,” tukasnya. (san)