MADURANEWS.CO, Sampang– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menegaskan bahwa setiap pelayan masyarakat harus Netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Baik itu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Kepala Desa.
Penegasan masalah netralitas ASN, TNI dan Polri, serta Kepala Desa itu disampaikan pada saat pelaksanaan Sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri, serta Kepala Desa pada pemilihan tahun 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sampang, Moh Ramli mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi netralitas yang diselenggarakan oleh pihaknya ditunjukkan dan diikuti oleh semua Kepala Desa atau Pj Kepala Desa dari 186 Desa dan Kelurahan di Sampang. Dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut diharapkan semua kepala Desa dan ASN mengetahui aturan tentang masalah netralitas dalam Pilkada.
“Tujuan dari kegiatan tersebut adalah guna memberikan ensiminasi regulasi berkaitan dengan Netralitas Kepala Desa, dan juga ASN,” katanya kepada maduranews, Rabu (13/11/2024).
Ramli mengungkapkan, bahwa kegiatan itu juga bertujuan agar kemudian ASN dan Kepala Desa itu benar-benar menjaga netralitasnya. Pihaknya tidak ingin sampai ada konflik kepentingan dibawah. Karena ada beberapa laporan berkaitan dengan Netralitas Kepala Desa itu yang sudah pihaknya tangani.
“Kurang lebih ada 4 laporan yang kita tangani tentang Netralitas Kepala Desa,” ungkapnya.
Selain itu, Ramli juga menilai kalau pihaknya perlu memberikan ensiminasi regulasi mengenai netralitas ASN dan Kepala Desa biar sama-sama menjaga diri. Karena mereka merupakan pelayan masyarakat dan tidak boleh berpolitik praktis, walaupun mereka punya hak pilih.
“Namun tidak boleh ditampakkan dalam bentuk kebijakan, perkataan, perbuatan ataupun simbol-simbol. Karena mereka adalah pelayan semua,” tegasnya. (san)
