MADURANEWS.CO, Sampang- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menginstruksikan komisi-komisi untuk melakukan pengawalan secara maksimal terhadap penyertaan modal Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bakti Artha Sejahtera (BAS) Sampang sebesar Rp 2,5 milyar untuk tahun 2021.
Komisi-komisi yang dimaksud adalah yang berhubungan langsung dengan realisasi modal milyaran tersebut. Di bidang perekonomian, sebut saja Komisi II. Dan komisi-komisi lain yang nantinya berhubungan dengan realisasi peruntukan dana penyertaan modal tersebut.
Wakil Ketua Banggar DPRD Kabupaten Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan, penegasan instruksi khusus tersebut muncul setelah pihaknya menemukan adanya kredit macet di BPRS BAS hingga mencapai Rp 21 milyar. Maka itu, setelah membahas rencana pemerintah untuk menyuntikkan dana penyertaan modal kembali dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2021, pihaknya mewanti-wanti agar penggunaannya tepat sasaran untuk peningkatan perekonomian rakyat dengan tetap mematuhi prosedur perbankan.
“Pemerintah berencana menyuntikkan modal tahun depan, ini yang menjadi fokus utama dalam proses pengawasan yang kami lakukan,” katanya.
Dikatakannya, meskipun mendapat tambahan modal usaha tersebut, nyatanya BPRS BAS Kabupaten Sampang sejauh ini terbebani pengembalian piutang usaha yang bergerak dalam bidang kredit usaha rakyat sekitar Rp 21 milyar. Oleh katena itu, pihaknya meminta pimpinan BPRS BAS agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan keuangan yang belum tertagih.
“Kami menekankan pada penyehatan kondisi perbankan yang menjadi perhatian kami, baik struktur pengurus atau pihak terkait lainnya. Jangan sampai modal yang disertakan semakin menambah daftar panjang kredit macet yang selama ini menggerogoti tubuh BPRS BAS,” tegasnya.
Pihaknya berharap pelimpahan pengawasan dari Banggar DPRD Kabupaten Sampang kepada mitra komisi masing-masing terus dilakukan secara berjenjang, sehingga realisasi penyertaan modal tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Terutama program kredit usaha rakyat yang dikhususkan kepada kalangan masyarakat bawah sebagai upaya pengembalian kondisi ekonomi di masa pandemi,” harapnya. (dul/lum)
