MADURANEWS.CO, Sampang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mempertanyakan kinerja Dinas Sosial (Dinsos) setempat, pemerintah desa (Pemdes), dan tenaga pendamping bantuan sosial (Bansos) di Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong. Itu setelah blusukan Bupati Sampang H Slamet Junaidi mendapati seorang nenek renta yang betul-betul hidup di bawah garis kemiskinan namun tidak pernah tersentuh Bansos apapun hingga saat ini.
Nenek yang sudah lama sakit tersebut ditemui oleh Bupati Sampang saat blusukan ke Kecamatan Camplong, Sabtu (2/4/2020). Dia ditemui dalam keadaan berbaring lemas di dalam kamar sebuah gubuk gedek reyot dan penuh bolong di salah satu sudut Desa Banjar Tabulu. Bupati yang saat itu didampingi jajaran Forkopimda Sampang merasa terenyuh dan langsung memberikan santunan uang tunai serta paket sembako.
Nenek yang sudah berumur 80 tahun tersebut bernama Nur Hayati. Dia tinggal bersama anaknya di rumah yang masuk dalam kategori kurang layak huni. Kondisi itu diperparah dengan kondisinya yang sakit sejak puluhan tahun tersebut belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemkab Sampang selama ini, baik bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun bantuan dari Pemdes Banjar Tabulu.
Anggota DPRD Kabupaten Sampang Alan Kaisan mengapresiasi langkah Bupati dan jajaran Forkopimda tersebut yang melakukan kroscek langsung terhadap kondisi masyarakat Sampang di bawah. Hanya saja, politisi Gerindra itu juga mempertanyakan kinerja organisi perangkat daerah (OPD) terkait selama ini. Die menilai kinerja Dinsos, Pemdes Banjar Tabulu dan para tenaga pendamping Bansos selama ini tidak maksimal.
Bahkan, pihaknya mempertanyakan akurasi sasaran program untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang yang selama ini diklaim sudah tepat sasaran oleh OPD terkait. “Pertama apresiasi atas langkah pucuk pimpinan Sampang. Namun perlu dicermati kinerja Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya karena ini menunjukkan bahwa bantuan yang digembor-gemborkan selama ini ada indikasi tidak tepat sasaran,” katanya, Minggu (3/4/2020).
Menurutnya, kasus tersebut bisa dijadikan pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara mendasar terhadap kinerja OPD dan para stakeholder terkait. Sebab, tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi kasus yang lebih parah dari warga Banjar Talela tersebut.
“Nenek Nur Hayati ini salah satunya, kemana program bansos selama bertahun-tahun. Apalagi kondisi bangunan yang tidak layak huni,” ujarnya.
Kasus yang menimpa nenek lansia tersebut, lanjut dia, menunjukan bahwa Dinsos Sampang tidak melakukan pendataan ke tingkat bawah terkait warga miskin. Jika itu dilakukan, nenek tersebut seharusnya sudah menjadi binaan karena sudah lanjut usia.
“Sudah jelas kalau di sana (Dinsos) sudah ada program pengentasan kemiskinan, baik itu program PKH, BPNT maupun program lainya,” tegasnya.
Selain itu, Alan juga menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang tidak melakukan monitoring dan koordinasi secara maksimal dengan para kepala desa. Akibatnya, selalu ada warga miskin di pelosok desa yang luput dari penanganan pemerintah desa.
“Pemerintah desa setempat paling tidak ketika pendataan mereka (wrga miskin, red) harus diusulkan. Jadi sangat heran ketika masih ditemukan banyak warga miskin yang tidak terdata dan tertangani oleh pemerintahan desa dan dinas sosial,” tambahnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Bupati Sampang untuk melakukan evaluasi total baik terhadap pejabat struktural maupun program kegiatan di dua dinas tersebut agar tidak ada program yang tidak jelas hasil dan peruntukannya. Dengan demikian, di tahun-tahun mendatang tidak ada lagi orang miskin yang tidak terdata dan tertangani.
“Terutama bagi pendamping Bansos yang harus dievaluasi, karena mereka setidaknya menjadi salah satu petugas yang paling dekat daerah masyarakat paling bawah,” tukasnya.
Sebelumnya, Bupati Sampang H Slamet Junaidi mengetahui keadaan nenek yang hidup sangat memilukan tersebut ketika tengah blusukan ke bawah untuk melihat langsung kondisi rakyatnya di berbagai pelosok Kabupaten Sampang. Saat mengetahui keberadaan nenek tersebut, raut kekecewaan tampak di wajah orang nomor satu di Kabupaten Sampang tersebut.
“Kami benar-benar merasa sedih dan kecewa karena masih ada warga yang kondisinya susah dan hidup di bawah garis kemiskinan tapi malah tidak pernah menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Jadi, selama ini di mana aparat desa dan petugas sosial kok nggak tahu ada warga miskin yang tidak menerima bantuan,” ucapnya geram. (dul/lum)
